Peran Bakamla dalam Penegakan Hukum Maritim di Indonesia sangat vital untuk menjaga keamanan dan kedaulatan negara di perairan Indonesia. Bakamla, atau Badan Keamanan Laut, merupakan lembaga pemerintah yang bertanggung jawab atas penegakan hukum maritim di Indonesia.
Menurut Kepala Bakamla, Laksamana Muda TNI Aan Kurnia, peran Bakamla dalam penegakan hukum maritim sangat penting untuk melindungi sumber daya alam dan keamanan nasional. “Kami berkomitmen untuk memberantas tindak kejahatan di laut, seperti pencurian ikan, penyelundupan barang ilegal, dan penangkapan kapal pencuri ikan asing,” ujar Aan Kurnia.
Bakamla juga bekerja sama dengan instansi terkait, seperti TNI AL dan Polri, dalam menjalankan tugasnya dalam penegakan hukum maritim. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menetapkan Bakamla sebagai lembaga yang memiliki tugas pokok dalam bidang keamanan laut.
Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI), Prigi Arisandi, peran Bakamla dalam penegakan hukum maritim juga penting dalam menjaga keberlanjutan lingkungan laut. “Dengan adanya penegakan hukum yang kuat di perairan Indonesia, kita dapat melindungi ekosistem laut dan menjaga keberlanjutan sumber daya alam laut,” ujar Prigi Arisandi.
Dalam upaya penegakan hukum maritim, Bakamla juga melakukan patroli laut dan kerja sama dengan negara-negara lain dalam memerangi tindak kejahatan di laut. “Kami terus berupaya meningkatkan kerja sama regional dalam penegakan hukum maritim, termasuk dalam hal pertukaran informasi dan penindakan bersama,” kata Aan Kurnia.
Dengan begitu, dapat disimpulkan bahwa peran Bakamla dalam penegakan hukum maritim di Indonesia sangat penting untuk menjaga keamanan, kedaulatan negara, serta keberlanjutan lingkungan laut. Kolaborasi antara Bakamla, TNI AL, Polri, dan berbagai pihak terkait lainnya menjadi kunci utama dalam menjaga kedaulatan maritim Indonesia.