Peran hukum dalam penanganan tindak pidana laut di Indonesia sangatlah vital dalam memastikan keamanan dan kedaulatan negara terhadap wilayah perairan. Sebagai negara maritim, Indonesia memiliki potensi besar dalam sektor kelautan namun juga rentan terhadap tindak kejahatan di laut.
Menurut Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla), Laksamana Madya TNI Aan Kurnia, hukum memiliki peran yang sangat penting dalam penegakan hukum di laut. “Hukum adalah landasan utama dalam menangani tindak pidana laut. Dengan adanya ketentuan hukum yang jelas, penegakan hukum di laut dapat dilakukan secara efektif,” ujar Aan Kurnia.
Salah satu peran hukum dalam penanganan tindak pidana laut di Indonesia adalah melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perikanan. Undang-Undang ini memberikan dasar hukum bagi penegakan hukum di bidang perikanan yang melibatkan tindak pidana laut.
Selain itu, Kejaksaan Agung Republik Indonesia juga turut berperan dalam penanganan tindak pidana laut. Menurut Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Umum, Arminsyah, hukum dapat menjadi alat untuk memberantas tindak kejahatan di laut. “Peran hukum sangatlah penting dalam menegakkan keadilan dan memberantas tindak pidana laut,” ucap Arminsyah.
Para ahli hukum juga menegaskan pentingnya peran hukum dalam penanganan tindak pidana laut di Indonesia. Menurut Profesor Hukum Kelautan dari Universitas Indonesia, Dr. Soegianto, hukum merupakan instrumen yang efektif dalam menjamin keamanan dan kedaulatan negara di wilayah perairan. “Hukum harus ditegakkan dengan tegas agar tindak pidana laut dapat dicegah dan dihukum secara adil,” jelas Soegianto.
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa peran hukum dalam penanganan tindak pidana laut di Indonesia sangatlah krusial. Diperlukan kerjasama yang baik antara lembaga penegak hukum, pemerintah, dan masyarakat dalam menegakkan hukum di laut demi menjaga keamanan dan kedaulatan negara.