Penegakan hukum perikanan di Indonesia merupakan sebuah tantangan yang besar, mengingat luasnya wilayah perairan Indonesia dan tingginya tingkat aktivitas illegal fishing. Menurut data Kementerian Kelautan dan Perikanan, setiap tahunnya kerugian akibat illegal fishing mencapai triliunan rupiah.
Dalam menghadapi tantangan ini, diperlukan solusi yang tepat dan efektif. Menurut Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Agus Suherman, salah satu solusi yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan kerjasama antar lembaga terkait, seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kepolisian, dan TNI Angkatan Laut.
Namun, upaya penegakan hukum perikanan tidak hanya mengandalkan kerjasama antar lembaga. Menurut peneliti dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Dr. Andi Rusandi, diperlukan pula penguatan regulasi dan penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku illegal fishing. “Penegakan hukum yang lemah hanya akan memperparah masalah illegal fishing di Indonesia,” ujar Dr. Andi.
Selain itu, peran masyarakat juga sangat penting dalam mendukung penegakan hukum perikanan. Menurut Koordinator Jaringan Advokasi Kebijakan Perikanan Indonesia (Jaringan Hakka), M. Zulficar Mochtar, masyarakat dapat berperan aktif dalam melaporkan aktivitas illegal fishing yang terjadi di sekitar wilayah tempat tinggal mereka. “Dengan melibatkan masyarakat, penegakan hukum perikanan di Indonesia akan menjadi lebih efektif,” ujar Zulficar.
Dengan adanya kerjasama antar lembaga terkait, penguatan regulasi, penegakan hukum yang tegas, serta partisipasi aktif masyarakat, diharapkan penegakan hukum perikanan di Indonesia dapat menjadi lebih efektif dalam mengatasi masalah illegal fishing. Dengan demikian, keberlanjutan sumber daya kelautan dan perikanan di Indonesia dapat terjamin untuk generasi mendatang.