Penegakan Hukum Laut di Pelabuhan Belawan merupakan tanggung jawab yang sangat penting bagi keamanan maritim Indonesia. Sebagai salah satu pelabuhan tersibuk di Indonesia, Pelabuhan Belawan menjadi titik penting dalam upaya pemerintah untuk menegakkan hukum laut di wilayah perairan Indonesia.
Menurut Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI, Laksamana Muda TNI Aan Kurnia, penegakan hukum laut di Pelabuhan Belawan tidaklah mudah. “Tantangan yang dihadapi dalam penegakan hukum laut di Pelabuhan Belawan sangatlah besar, mulai dari masalah keamanan, illegal fishing, hingga penyelundupan barang terlarang,” ujar Laksamana Muda TNI Aan Kurnia.
Salah satu upaya yang dilakukan untuk meningkatkan penegakan hukum laut di Pelabuhan Belawan adalah dengan memperkuat kerja sama antara berbagai instansi terkait, seperti Bakamla, TNI AL, Polri, dan Bea Cukai. “Kerja sama lintas instansi sangatlah penting dalam menangani berbagai kasus pelanggaran hukum laut di Pelabuhan Belawan,” tambah Laksamana Muda TNI Aan Kurnia.
Selain itu, peningkatan kapasitas dan kualitas personel yang terlibat dalam penegakan hukum laut juga menjadi fokus utama. Menurut Direktur Hukum dan Perjanjian Internasional Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Damos Dumoli Agusman, “Pelatihan dan pendidikan yang terus menerus sangatlah diperlukan agar personel yang terlibat dalam penegakan hukum laut di Pelabuhan Belawan dapat bekerja secara efektif dan profesional.”
Dengan kerja sama yang baik antara instansi terkait, peningkatan kapasitas personel, dan dukungan penuh dari pemerintah, diharapkan penegakan hukum laut di Pelabuhan Belawan dapat terus ditingkatkan. Sehingga, keamanan maritim di wilayah perairan Indonesia dapat terjaga dengan baik dan berbagai tantangan yang dihadapi dapat diatasi dengan baik.