Penegakan hukum terhadap pelanggaran batas laut merupakan hal yang sangat penting dalam menjaga kedaulatan negara di wilayah perairan. Hal ini menjadi sorotan utama bagi pemerintah dan lembaga terkait untuk dapat melakukan tindakan yang tegas terhadap pelanggaran yang terjadi.
Menurut Kepala Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla), Laksamana Muda TNI Aan Kurnia, penegakan hukum terhadap pelanggaran batas laut merupakan kunci utama dalam menjaga keamanan dan ketertiban di perairan Indonesia. “Kita harus bersikap tegas terhadap siapapun yang melanggar batas laut kita, baik itu kapal asing maupun kapal lokal yang tidak patuh terhadap peraturan yang telah ditetapkan,” ujarnya.
Dalam upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran batas laut, Kepala Bakamla juga menegaskan pentingnya kerjasama antar lembaga terkait seperti TNI AL, Polair, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan. “Kerjasama lintas sektoral sangat diperlukan agar penegakan hukum dapat dilakukan secara efektif dan efisien,” tambahnya.
Pelanggaran batas laut dapat berupa penangkapan ikan ilegal, penyelundupan barang terlarang, ataupun kegiatan pencurian sumber daya alam yang dilakukan oleh kapal-kapal asing maupun kapal lokal. Hal ini tentu saja merugikan negara dan masyarakat yang seharusnya mendapatkan manfaat dari sumber daya alam yang ada.
Dalam hal ini, Direktur Eksekutif The Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), Henri Subagiyo, menekankan pentingnya penegakan hukum yang adil dan berkeadilan. “Penegakan hukum terhadap pelanggaran batas laut harus dilakukan secara transparan dan tidak diskriminatif, serta harus memberikan efek jera bagi pelaku agar dapat menjadi pelajaran bagi yang lain,” paparnya.
Dengan demikian, penegakan hukum terhadap pelanggaran batas laut merupakan upaya yang harus terus dilakukan oleh pemerintah dan lembaga terkait untuk menjaga kedaulatan negara di wilayah perairan. Semua pihak harus bersinergi dan bekerja sama dalam menangani masalah ini demi kepentingan bersama.