Penegakan hukum di laut merupakan hal yang sangat penting untuk menjaga kedaulatan negara dan melindungi sumber daya laut yang ada. Dalam hal ini, peran Kejaksaan dan Kepolisian sangatlah vital untuk menegakkan hukum di perairan Indonesia.
Menurut Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, penegakan hukum di laut harus dilakukan dengan tegas dan adil. “Kejaksaan dan Kepolisian harus bekerja sama secara sinergis dalam menangani kasus-kasus di laut agar dapat memberikan efek jera bagi para pelaku kejahatan di perairan Indonesia,” ujarnya.
Kejaksaan Agung juga memiliki peran yang sangat penting dalam penegakan hukum di laut. Menurut Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kejaksaan harus bisa menjadi garda terdepan dalam menindak pelanggaran hukum di laut. “Kami siap bekerja sama dengan Kepolisian dan instansi terkait lainnya untuk meningkatkan penegakan hukum di perairan Indonesia,” katanya.
Namun, dalam praktiknya, penegakan hukum di laut masih dihadapi oleh berbagai kendala, seperti minimnya sarana dan prasarana serta kurangnya koordinasi antara berbagai instansi terkait. Hal ini menjadi perhatian bersama bagi Kejaksaan dan Kepolisian untuk terus melakukan perbaikan dalam menegakkan hukum di laut.
Dalam hal ini, Direktur Eksekutif Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI), Rahmawati Retno Winarni, mengatakan bahwa perlu adanya kerjasama yang baik antara Kejaksaan dan Kepolisian dalam menangani kasus-kasus di laut. “Kerjasama yang baik antara kedua lembaga ini akan mempercepat penyelesaian kasus dan memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan di laut,” ujarnya.
Dengan demikian, penegakan hukum di laut membutuhkan peran yang aktif dari Kejaksaan dan Kepolisian. Melalui kerjasama yang baik dan sinergis, diharapkan penegakan hukum di perairan Indonesia dapat terus ditingkatkan demi menjaga kedaulatan negara dan melindungi sumber daya laut yang ada.